Pertempuran Laut Cirebon 1947: Dimana Bangkai RI Gadjah Mada?

Sebagai warga Kota Cirebon yang telah hidup di kota ini selama lebih kurang 20 tahun terakhir, saya selalu tertarik untuk mencari tahu tentang sejarah dari segala peristiwa yang pernah terjadi di Kota Cirebon. Dan bagi saya bukanlah perkara yang mudah untuk mengungkap hal tersebut, karena selain keterbatasan bahan yang bisa dibaca atau didapat, yang paling mendasar ialah kita lemah dalam mendokumentasikan segala sesuatu yang pernah terjadi atau dialami, terlebih jika peristiwa tersebut terjadi di masa-masa krusial dimana orang-orang tak memperdulikan aspek penting dokumentasi, seperti di masa Perang Kemerdekaan 1945-1949.

Dalam masa krusial tersebut, banyak peristiwa yang terjadi di aras lokal yang luput dalam historiografi nasional, padahal sekecil apapun skala peristiwa tersebut sesungguhnya ia turut mempengaruhi jalannya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satu yang luput dan jarang menjadi pembicaraan adalah peristiwa Pertempuran Laut Cirebon yang terjadi pada tanggal 5 Januari 1947.

Berdirinya Pangkalan III Cirebon

Sejak ratusan tahun yang lalu, perairan dan pelabuhan Cirebon telah dikenal sebagai simpul dari lalu lintas perdagangan di wilayah Pantai Utara Jawa sehingga memiliki arti penting tersendiri. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)-Laut Cirebon pada tahun 1945 pun tak lepas dari misi tersebut, yakni guna memelihara keamanan dan ketertiban di sekitaran perairan Cirebon. Dengan pucuk pimpinan antara lain Idma Kartadisastra, R.A. Girwo, dan Tirtaatmadja, BKR-Laut Cirebon terus mengembangkan kemampuan dari segi personel maupun persenjataan sampai kemudian BKR-Laut bersalin nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR)-Laut pada 5 Oktober 1945, berubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI)-Laut pada 24 Januari 1946, dan terakhir menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pada 19 Juli 1946 (Meiliadin, 2015). Seiring dengan perubahan nama tersebut dilaksanakan pula reorganisasi yang berimbas pada pembentukan Pangkalan III Cirebon di bawah kepemimpinan Laksamana III Adam yang kemudian diganti oleh Kolonel H.P. Simanjuntak (Azhari, 2012). Tugas pertama prajurit laut Cirebon antara lain menjaga proses pengangkutan beras bantuan Indonesia ke kapal-kapal milik India di Pelabuhan Cirebon pada April 1946 sebagai bentuk 'diplomasi beras' Perdana Menteri Sutan Sjahrir sebanyak 500.000 ton guna membantu India yang sedang mengalami krisis pangan.

Dengan segala keterbatasannya Pangkalan III Cirebon melengkapi persenjataan lewat berbagai cara, salah satunya lewat barter yang dilakukan dengan pihak Singapura, yang berhasil menambah armada lautnya antara lain terdiri dari kapal jenis Coaster dengan nama RI Gadjah Mada sebagai kapal pimpinan, 2 buah kapal motor dengan nama Surapringga dan Antareja, 1 kapal tarik dengan nama Semar, dan 4 buah kapal patroli, disamping dengan adanya beberapa kapal kayu bekas Jawa Unko Kaisya serta sejumlah perahu nelayan (Azhari, 2012). Dengan kekuatan yang sederhana tersebut, pasukan ALRI tetap melaksanakan gelar operasi walaupun hanya sebatas operasi lintas laut dengan melancarkan konsep pertahanan linier, dimana hanya mengandalkan kondisi medan yang ada di wilayah yang akan dilintasi musuh (Stevia, 2010).

Kronologi Pertempuran Laut Cirebon

Sebagaimana dicatat Meiliadin (2015), dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kewaspadaan para pelaut di Pangkalan III Cirebon, bersama dengan unsur angkatan darat dilaksanakan latihan gabungan di perairan Cirebon pada tanggal 1 sampai 5 Januari 1947. RI Gadjah Mada sebagai kapal pimpinan bernomor lambung 408 dipimpin oleh Letnan I Samadikun, yang mengikutsertakan pula kapal tunda Semar, kapal motor Antareja, kapal patroli P-8 dan P-9.

RI Gadjah Mada dengan Nomor Lambung 408
(sumber: merdeka.com)

Selama latihan berlangsung, keganjilan terasa karena terdapat kapal perang Belanda yang terus melakukan pengintaian dari jarak jauh yang memuncak pada tanggal 5 Januari pukul 05.30 ketika kapal Belanda tersebut secara tiba-tiba berada di sebelah Timur Pelabuhan Cirebon. Pada jam 06.00 saat iring-iringan RI Gadjah Mada sedang berlayar ke Utara mereka bertemu dengan kapal Belanda tersebut yang memberikan isyarat untuk berhenti, namun isyarat berbentuk perintah itu tidak diindahkan oleh RI Gadjah Mada, bahkan Letnan I Samadikun selaku pimpinan latihan memerintahkan kapal patroli yang menyertai RI Gadjah Mada untuk mengundurkan diri ke arah Barat, sedangkan RI Gadjah Mada berupaya mendekati kapal Belanda. Tak pelak tembak-menembak terjadi antara keduanya.

Di pertarungan yang tak seimbang tersebut kapal Belanda terus menghujani RI Gadjah Mada dengan tembakan meriam walaupun RI Gadjah Mada tetap melakukan serangan balasan, namun kerusakan parah yang ditimbulkan dari hujan meriam menyebabkan terganggunya laju kapal dan kebakaran hebat. Setelah dihajar tembakan meriam ke-14, RI Gadjah Mada perlahan mulai miring dan tenggelam beserta seluruh kru yang ada di dalamnya. Letnan I Samadikun merupakan salah satu korban yang ikut tenggelam.

Makam Kapt. (Anm) Samadikun di TMP Kesenden, Cirebon
(sumber: news.detik.com)

Sampai keesokan harinya di tanggal 6 Januari, Pangkalan III Cirebon masih belum mendapat kepastian akan jumlah korban karena seluruh korban diangkut ke atas kapal Belanda tersebut dan palang merah dari pihak Republik hanya mencatat 24 nama. Patrianto (dalam Meiliandi, 2015) menulis bahwa pada pukul 11.30 beberapa nelayan yang kala itu sedang melaut menemukan jenazah yang tak lagi utuh dengan hanya menyisakan satu tangan lalu dilaporkan ke markas Pangkalan III ALRI Cirebon, yang kemudian dengan cepat dikenali sebagai jenazah Letnan I Samadikun, sang komandan kapal RI Gadjah Mada.

Setelah diketemukannya jenazah Samadikun, di hari yang sama Pangkalan III Cirebon segera mengumumkan masa berkabung karena keberanian sang komandan dalam mempertahankan kehormatan negara dengan bertempur sampai titik darah penghabisan. Sebagai penghormatan, secara anumerta pangkatnya dinaikan satu tingkat lebih tinggi menjadi Kapten Anumerta, dan namanya diabadikan sebagai nama jalan di wilayah pesisir Kota Cirebon; Jalan Kapten Samadikun.

Dimana Bangkai RI Gadjah Mada?

Sampai saat ini, dalam berbagai literatur yang mengangkat peristiwa Pertempuran Laut Cirebon, tidak pernah digambarkan nasib dari kapal RI Gadjah Mada. Dengan kondisi yang terbakar hebat dan koyak dihajar meriam bertubi-tubi, kondisi kapal tersebut tentu tak terlalu baik meskipun secara umum bentuk kapal masih dapat terlihat. Dan berdasarkan lokasi terakhir, RI Gadjah Mada diduga tenggelam di sekitar Utara Laut Cirebon.

Setelah 71 tahun peristiwa tersebut lewat, sepengetahuan saya belum pernah ada studi komprehensif untuk meneliti bangkai RI Gadjah Mada, padahal selain sebagai tinggalan perang yang menyimpan nilai sejarah, bangkai RI Gadjah Masa termasuk ke dalam kuburan perang (war grave) yang keberadaan patut dijaga sebagai lambang penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan. Di Indonesia sendiri, riset mengenai bangkai kapal tinggalan perang belum menjadi perhatian utama para peneliti dan akademisi, selain karena belum banyak yang mengkhususkan diri pada studi arkeologi bawah air, riset tersebut banyak memiliki persinggungan dengan berbagai disiplin ilmu lain yang cukup rumit seperti sejarah, ilmu budaya, oseanografi bahkan teknik perkapalan.

Akhirnya, sedikit demi sedikit kabut mengenai RI Gadjah Mada mulai memudar seiring hadirnya kabar pada Oktober 2018 bahwa Pemerintah Kota Cirebon bersama dengan Lanal Cirebon akan membangun Monumen RI Gadjah Mada 408 di atas lokasi tenggelamnya kapal tersebut yang baru diketemukan kembali oleh tim dari Lanal Cirebon beberapa waktu lalu, tepatnya di titik koordinat 06 40 066 S-108 35 847 E atau empat mil dari lepas pantai Cirebon. Sebelum membangun monumen tersebut, terlebih dahulu dipancang tiang pertama sebagai penanda pembangunan yang sedianya akan dibiayai dari APBD Kota Cirebon dan APBD Provinsi Jawa Barat. Tak hanya sekadar bangunan fisik, karena diharapkan monumen tersebut akan menimbulkan multiplier effects bagi sektor perekonomian dan pariwisata Kota Cirebon, bahkan sudah digadang-gadang lokasi tersebut akan menjadi spot olahraga menyelam (diving) sebagai ikon baru pariwisata Cirebon. 

Pemancangan Tiang Pertama Monumen RI Gadjah Mada 408 oleh Pj. Walikota Cirebon dan Danlanal Cirebon
(sumber: jabarnews.com)

Kabar tersebut menjadi titik pijak baru bagi upaya penelitian lanjutan mengenai Pertempuran Laut Cirebon maupun keberadaan bangkai RI Gadjah Mada. Perlu diteliti bagaimana kondisinya di bawah air sana dan hasilnya diekspos ke publik. Jangan sampai kemudian kita membangun monumennya namun tidak mengetahui kondisi sesungguhnya dari RI Gadjah Mada, apakah sudah semakin tak utuh karena faktor kimiawi yang menyebabkan komponen kapal tersebut rontok dengan sendirinya, atau malah sudah dijarah oleh sindikat pengumpul besi tua maupun penjarah kapal karam yang beroperasi di sepanjang Utara Laut Jawa yang tak memperdulikan sejarah demi keuntungan ekonomi tinggi semata.

Daftar Bacaan

Azhari, Rifky. 2012. “Reorganisasi dan Rasionalisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) 1948-1950: Dari Pembentukan Komisi Reorganisasi (KRAL) hingga Terbentuknya Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL)”. Skripsi pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak Diterbitkan.

Meiliadin, Riean. 2015. “Peranan Pasukan Kancil Merah pada Masa Perang Kemerdekaan Indonesia II di Cirebon 1948-1949”. Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta: Tidak Diterbitkan.

Stevia, Taman. 2010. “Strategi Pertahanan Laut Nusantara dalam Menghadapi Provokasi Malaysia di Ambalat”. Tesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia: Tidak Diterbitkan. 

Linggarjati dan Relasi Strategis Indonesia-Belanda

Jarak rumah saya di Kota Cirebon dengan Gedung/Rumah Perundingan Linggarjati yang terletak di Linggarjati, Kabupaten Kuningan tidak seberapa jauh, jika berkendara dengan motor dapat dicapai sekitar satu jam karena posisinya yang terhitung sebagai wilayah perbatasan antara Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon. Tempat itu juga sudah jadi obyek wisata sejarah yang diunggulkan di Kuningan, bahkan sepertinya telah menjadi tempat study tour paling dekat sekaligus menarik untuk pelajar di Wilayah III Cirebon. Saya mungkin sudah lebih dari lima kali datang kesana, selain untuk wisata sejarah, tempat ini juga cocok untuk ngadem karena kesejukan udaranya, lari dari panasnya Cirebon yang cukup menyengat.

PM Schermerhorn dan PM Sjahrir menyepakati hasil Perundingan Linggarjati, disaksikan pihak penengah Lord Killearn dari Inggris
(Sumber: Gahetna)

Dilihat dari ukuran dan bentuknya, Rumah Perundingan Linggarjati ini jelas bukan rumah sembarang orang di zamannya, terlebih lokasinya yang cukup terpencil di kaki Gunung Ciremai, hanya orang kaya zaman Belanda yang bisa membangunnya. Dan memang benar, jauh sebelum digunakan sebagai tempat berunding, rumah ini adalah milik keluarga Jacobus Johannes (Koos) van Os, pengusaha yang ketika itu mempunyai bisnis di Cirebon dan Kuningan. Setelah van Os wafat pada tahun 1934, rumah tersebut dikontrak dan difungsikan menjadi hotel dengan nama Rustoord sampai kemudian pasca-Proklamasi Kemerdekaan di tahun 1945, Hotel Rustoord bersalin nama menjadi Hotel Merdeka.

Linggarjati, Kok Bisa?

Dalam sejarah, apa yang dinamakan Perundingan Linggarjati sesungguhnya tidak dimulai dan diakhiri di Linggarjati saja. Menurut Rushdy Hoesein dalam “Terobosan Soekarno Dalam Perundingan Linggarjati” (2010), setidaknya telah berlangsung 11 kali seri perundingan, dengan rincian Perundingan I pada 22 Oktober 1946 sampai Perundingan IV pada 3 November 1946 diadakan di Jakarta, kemudian Perundingan V (11 November 1946) sampai Perundingan VIII (13 November 1946) dilanjutkan di Linggarjati, lalu Perundingan IX (15 November 1946) sampai Perundingan XI (16 November 1946) yang kembali diadakan di Jakarta. Nama Linggarjati disematkan sebagai nama perundingan karena keputusan-keputusan penting sekaligus krusial selama perundingan lebih banyak diambil selama di Linggarjati. Pertanyaannya, mengapa Linggarjati dipilih menjadi lokasi perundingan?

Sutan Sjahrir, ca. 1947
(Sumber: Nederlands Fotomuseum)

Pemilihan Linggarjati sebagai lokasi perundingan termasuk unik. Munculnya nama Linggarjati tidak lepas dari rekomendasi Maria Ulfah, Menteri Sosial Kabinet Sjahrir II sekaligus juga anak mantan Bupati Kuningan R.A.A Mochammad Achmad, yang berupaya mencari jalan tengah agar Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dapat hadir dalam perundingan untuk memecah kebuntuan, namun karena perundingan diadakan di Jakarta yang ketika itu sudah diduduki NICA, Soekarno-Hatta enggan hadir. Untuk menghadirkan Delegasi Belanda ke Yogyakarta, ibukota Republik pun tidak mungkin karena mereka tidak diizinkan pemerintahnya untuk datang kesana, sehingga Maria yang pituin Kuningan mengajukan Linggarjati dengan jaminan keamanan, transportasi, dan akomodasi hotel, termasuk di dalamnya rumah Perundingan Linggarjati yang sekarang kita kenal. Rekomendasi ini kemudian diterima baik kedua belah delegasi. Mudahnya nama Linggarjati disetujui juga karena faktor Sutan Sjahrir, Perdana Menteri sekaligus Ketua Delegasi Indonesia yang memang bersahabat dekat dengan Maria Ulfah sehingga percaya atas jaminan yang diberikannya. Kuningan--dan juga Cirebon--juga merupakan basis lama para pendukung Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Sjahrir dan Hatta pada 1931, diantaranya terdapat nama dr. Sudarsono--ayah Prof. Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan--yang lama bertugas di 'Oranje' Ziekenhuis (saat ini RSUD Gunung Jati Cirebon) serta menjadi salah satu anggota delegasi Indonesia di Perundingan Linggarjati dalam kapasitasnya sebagai Menteri Negara Kabinet Sjahrir III. 

Legasi Persetujuan Linggarjati

Setelah gagalnya Perundingan Hoge Veluwe yang diadakan di Belanda pada April 1946, Perundingan Linggarjati yang menghasilkan Persetujuan Linggarjati menjadi arena strategis dimana kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Belanda dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dalam melihat permasalahan yang ada. Masing-masing ketua delegasi, yakni mantan Perdana Menteri Belanda Willem Schermerhorn dan Perdana Menteri Indonesia Sutan Sjahrir juga memiliki komitmen untuk menjaga kehormatan kedua negara, apalagi kedua tokoh ini disatukan dalam latar belakang yang sama; sosialis dan anti-fasis, sehingga mereka dapat dengan mudah membuka hati masing-masing. Secara umum, Perundingan Linggarjati--yang setelah hasilnya disepakati dikenal sebagai Persetujuan Linggarjati--memiliki tiga makna penting (Hoesein, 2010), antara lain:

1. Persetujuan Linggarjati merupakan kesepakatan internasional pertama yang dihasilkan oleh Indonesia dan Belanda;

2. Persetujuan Linggarjati merupakan dasar pemikiran semua persetujuan yang kemudian dilaksanakan antara Indonesia dan Belanda, yang akhirnya bermuara pada penyelesaian masalah dekolonisasi dalam Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949;

3. Persetujuan Linggarjati dicapai dan disepakati hanya oleh Delegasi Indonesia dan Delegasi Belanda tanpa adanya campur tangan pihak Inggris yang hanya murni sebagai penengah.

Walaupun kemudian dalam kenyataannya poin-poin kesepakatan dalam Persetujuan Linggarjati banyak dilanggar, utamanya oleh pihak Belanda sendiri, namun Persetujuan Linggarjati tetap dikenang sebagai tonggak awal hubungan baru yang setara antara Indonesia dan Belanda, bukan lagi sebagai penjajah-terjajah, tetapi sebagai dua negara berdaulat yang saling menghormati.

Legasi inilah yang berusaha terus dikenang dan dilanjutkan oleh Indonesia-Nederland Society (INS), organisasi non-pemerintah yang didirikan di Belanda, dengan misi memperkuat hubungan antara Indonesia dan Belanda dalam berbagai bidang, mulai dari hubungan bilateral, ekonomi, budaya, sampai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sejak tahun 2012, secara berkala INS memberikan penghargaan dengan nama “Linggarjati Award” kepada sosok yang berjasa dalam memajukan hubungan baik antara Indonesia dan Belanda. Penghargaan prestisius ini telah diberikan antara lain kepada Joty ter Kulve dan Wim van Os, keturunan dari Koos van Os yang mendirikan rumah yang menjadi lokasi Perundingan Linggarjati (2012), mantan Menteri Luar Negeri Belanda Dr. Bernard Bot (2013), mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. Hassan Wirajuda (2014), mantan Menteri Perdagangan Indonesia Dr. Arifin M. Siregar (2015), dan yang  terakhir kepada Menteri Luar Negeri Indonesia yang juga mantan Dubes RI untuk Belanda Retno LP Marsudi (2016). 

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dan Direktur INS Jesse Kuijper saat penganugerahan Linggarjati Award 2016 
(Sumber: http://indonesia-nederland.org/events/ins-grants-linggarjati-award-to-minister-retno-marsudi/)

Apa yang terjadi lebih dari 70 tahun yang lalu di Linggarjati, diharapkan dapat terus berkembang menjadi hubungan yang saling menghormati dan menguntungkan antara kedua negara, bukan hanya bersifat G to G tetapi juga B to B dan C to C. Apalagi saat ini dunia tengah dihadapi permasalahan yang membutuhkan kemitraan erat dalam penyelesaiannya, seperti terorisme, perlucutan senjata nuklir dan krisis energi di samping berbagai isu-isu mainstream yang sudah banyak disinggung seperti ekonomi dan perdagangan. Tahun 2016 sendiri menjadi tahun yang hangat dalam konteks relasi strategis Indonesia-Belanda, ditandai dengan kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Belanda pada April 2016 yang merupakan kunjungan Presiden RI pertama setelah 16 tahun, dan kemudian dibalas dengan kunjungan kenegaraan PM Belanda Mark Rutte ke Indonesia pada November 2016, yang mana dari kedua kunjungan tersebut berhasil disepakati kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pembangunan infrastruktur maritim, pengelolaan air serta pariwisata di antara kedua negara. Bahkan di sela-sela kunjungannya, PM Rutte mewakili Pemerintah Kerajaan Belanda mengembalikan 1.500 artefak sejarah milik Indonesia yang selama ini tersimpan di Museum Prinsenhof Delft, Belanda.

Maka dari itu, dengan bekal kedekatan antara Indonesia-Belanda yang sudah terjalin sangat lama, Indonesia sebagai aktor penting di kawasan Asia Tenggara diharapkan dapat memainkan peranan yang lebih besar dan vital, tidak hanya di kawasan Asia tetapi juga di Eropa bahkan Dunia. 


Daftar Bacaan 

Anwar, Rosihan. 2010. Napak Tilas Ke Belanda; 60 Tahun Perjalanan Wartawan KMB 1949. Jakarta: Penerbit Kompas.

Hoesein, Rushdy. 2010. Terobosan Soekarno Dalam Perundingan Linggarjati. Jakarta: Penerbit Kompas.