Dalam beberapa minggu terakhir, pemberitaan mengenai wacana penempatan perwira—khususnya Pamen dan Pati—TNI non-job dalam posisi-posisi sipil Kementerian telah banyak menyedot perhatian publik. Para aktivis pro-demokrasi, utamanya yang memusatkan pandangan pada reformasi sektor keamanan menolak dengan keras wacana tersebut karena berpotensi mengembalikan ruang bagi bangkitnya ‘Dwifungsi TNI’ jilid dua. Ada juga yang melihat bahwa munculnya wacana tersebut sebagai bagian dari kurang baiknya manajemen personalia TNI sehingga menimbulkan kemandekan karir para perwira tinggi TNI yang seharusnya dapat berkontribusi lebih banyak sesuai bidang kerjanya dalam kemiliteran. Menurut pandangan saya pribadi, kemandekan karir tersebut lebih disebabkan pada kurang tanggapnya manajemen personalia TNI dalam menghadapi gelombang perwira TNI yang memasuki golongan Pamen senior dan Perwira Tinggi sejak awal 2010-an. Dari sisi kesejarahan—utamanya berkaitan dengan relasi sipil-militer Orde Baru—ke...